Suaralapagonews, Markus Elopere ketua PMKRI menyampaikan Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan selama ini belum ada titik terang dan transportasi kepada Rakyat sejak provinsi dimekarkan samapai hari ini, sudah mau masuk tiga tahun.
Elopere menekankan kami dari PMKRI mengusulkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan falitasi kelompok pro dan kontra berdialog Terbuka,
Persatukan Persepsi untuk lakukan pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Theo Michael Mabel Ketua GMKI Cabang Wamena, Kami sependapat dengan PMKRI yang mana persoalan Sengketa tanah Wesesi Wouma saat ini tarik menarik sehingga terhambat proses pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Kami merasa prihatin padahal masyarakat butuh pembangunan infrastruktur dan kesejahtrahan secepatnya terjadi di papua pegunungan.
Lanjut Michael, yang mana kantor Gubernur menjadi Pusat administrasi dari pada pemerintahan itu sendiri,
tapi sayangnya sampai saat ini proses itu terus berjalan, kami juga melihat pihak pemerintah belum menyediakan ruang bagi kontra selama ini yang ada hanya memberikan ruang bagi teman-teman Pro membuat Wapres datang berkunjung ke Provinsi Papua Pegunungan, rencana awalnya peletakan batu kantor Gubernur provinsi Papua Pegunungan tetapi pro dan kontra yang selama ini belum disatukan Pemprov mengakibatkan sampai proses peletakan batu tdk terjadi hari ini.
Sehingga kami merasa prihatin padahal kedatangan Bapak Wakil Presiden RI Frof.Dr. Maa,ruf Amin
Wamena Papua Pegunungan rencananya Peletakkan Batu pertama dikantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Sehingga kami mendesak P.J Gubernur memberikan ruang kepada Pro dan kontra menyatukan persepsi agar proses pembangunan itu segera terealisasi.
Michael, kelancaran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan, Sekalipun mayoritas maupun minoritas mereka punya hak yang sama untuk pemerintah Provinsi menyiapkan ruang bagi pro maupun kontra duduk sama-sama agar proses Pembangunan itu berjalan lancar dan terealisasi.
Kalaupun ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan kami Cipayung menyarankan proses hukum juga boleh dijalankan suapaya kedua belah pihak mendapatkan keadilan ungkapnya.
Ketua GMNI, Cabang Jayawijaya Vinsen Matuan
Pemprov seriusi menangkapi persoalan Sengketa Tanah Welesi Wouma, karena kami tidak mau melihat rakyat kami yang tidak tahu apa-apa jadi korban hanya karena belum menyatukan Persepsi Sengketa tanah Wasesi Wouma.
Matuan, kami Pimpinan Cabang GMNI Jayawijaya meminta segera memfasilitasi kedua Gubu Pro dan kontra berdialog secara terbuka.
Yang kedua pemerintah tidak bisa memaksahkan masyarakat untuk mempersetujui persoalan sengketa tanah Weseli Wouma Kami mendesak pemerintah harus ambil langkah cepat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tutupnya
Reporter : Pimpinan Redaksi Dany
Sumber : www.suaralapagonews.com