Alih-alih membangun wilayah yang adil dan merata, JRB telah memilih untuk melakukan kebijakan pilih kasih yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, tetapi juga memperlihatkan kurangnya visi yang jelas dalam membangun Jayawijaya secara keseluruhan. Rakyat Jayawijaya membutuhkan pemimpin yang dapat memprioritaskan kepentingan publik di atas segala kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Selain itu, tingginya angka kriminalitas dan peredaran minuman keras yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri menunjukkan bahwa JRB gagal dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat Jayawijaya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang tidak mampu menertibkan aparat penegak hukum dapat dipercaya untuk memimpin kembali?
Lebih parah lagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pengkritik justru tidak berfungsi dengan baik di bawah kepemimpinan JRB. DPRD tampak mati suri, tidak mampu menjalankan perannya sebagai pengawas kebijakan publik. Ini menunjukkan adanya pembiaran atau bahkan kolusi yang dilakukan untuk menjaga kepentingan elit tertentu, daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.
Nepotisme yang semakin mengakar di bawah kepemimpinan JRB juga mempertegas betapa buruknya kualitas kepemimpinan yang ditawarkan. Mempertahankan kekuasaan dengan mengangkat orang-orang terdekatnya dalam jabatan strategis hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Untuk itu, rencana JRB untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Jayawijaya harus ditolak tegas oleh masyarakat. Jayawijaya membutuhkan pemimpin baru yang mampu membawa perubahan nyata, yang berani melawan korupsi, nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sudah saatnya Jayawijaya memiliki pemimpin yang benar-benar peduli dan bekerja untuk kemajuan semua lapisan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak
