Ternyata sangat benar nama-nama yang tidak perna honor namun diangkat ratusan lebih orang dan data tersebut sudah dikantongi oleh tim pencari fakta, maupun kelompok yang dirugikan.
Wajar teman - teman kelompok dirugikan menuntut haknya.
Akibatnya beberapa hari belakangan ini aktifitas pemerintahan Jayawijaya lumpu mengakibatkan pelayanan publik tidak dijalan.
Apalagi kalau besok besok dan seterusnya tidak mengindahkan tuntutan, maka yang akan terjadi adalah kelumpuhan aktifitas semua sektor, termasuk pelayanan umum dirumahsakit dan aktifitas belajar mengajar di sekolah.
Bilah demikian maka dipandang PJ. Bupati Wamena THONI MAYOR, Sesungguhnya tidak mampu menjadi PJ, sekalipun beliau dari jabatan definitip sekda Jayawijaya.
Sampai saat ini terkesan masalah ini terjadi pembiaran oleh pejabat berwenang, yang dihadapi oleh tim adalah disuru ke BKPSDM atau BKD, sedangkan BKD sendiri menolak kepada masing-masing OPD, dari OPD disuru kembali lagi ke BKD.
Hal ini terkesannya sengaja diciptakan untuk mengelabui semua kebohongan yang sudah dilakukan.
Dampak dari ini bisa saja dihanguskan, selain dari itu, formasi penerimaan muncul inipun bisa dibatalkan.
Bilah demikian maka yang akan rugi seluruh masyarakat Jayawijaya dan lebih khusus teman-teman pencker.
Oleh sebabnya diharapkan kepada Bapak PJ. Bupati Jayawijaya THONI MAYOR, untuk batalkan pengumuman kemarin kemudian kembali revisi dengan sandingkan data.
Langka ini lebih terhormat dari pada terkesan PJ. Bupati mengamankan demi kepentingan politik untuk mendukung salah satu calon bupati Jayawijaya, yaitu Pasangan Jhon Ricard Banua JRB.
Apalagi sudah terdata nama-nama yang sesungguhnya bukan honorer dilolos kategori ke dua (K-2) didominasi Tim pemenangan atau pendukung JRB.
Sangat kelihatan keberpihakan PJ. Bupati Pada kandidat tertentu, yang seharusnya tidak demikian.
Benar adanya bahwa Hak politik bapa mau dukung siapa itu melekat pada individu namun yang menjadi soal adalah jabatan yang ada di pundak bapak itu jabatan publik, sehingga masyarakat Jayawijaya mengharapkan netralitas Bapak PJ dalam pelayanan publik, termasuk merevisi yang sebenarnya nama nama K-2 yang penuh manipulatif tersebut.
Oleh: Kaki Abu "Boni Pontius Yelipele"
