 |
semua kepala kampung yang mengelapkan dana desa itu tidak ada aturan, sehingga wajib hukumnya dibagikan ke masyarakat sesuai dengan usulan program masing masing desa
Kata wetipo mengatakan yang jelas ini mereka menyelesaikan hutang kampanye dari Paslon nomor urut 4 di setiap distrik atau wilayah yang mereka turunkan tim itu, dana desa itu yang gunakan selesaikan hutangnya pilkada JRB ;, tuturnya
Oleh karena itu kami mohon kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas teknis terkait tolong mengecek langsung kepala-kepala desa yang saat ini tidak mau bagi uang ke masyarakat seolah-olah dana itu milik pribadi, seharusnya bagi ke masyarakat sesuai program yang mereka usulkan bukan memperkaya diri ,main judi, mabuk, beli mobil kawin meng kawin dll tidak ada undang-undang desa yang mengatur bagian itu;,tegas Wetipo
Dirinya memohon kepada Kapolres Jayawijaya untuk cek kepala-kepala desa yang saat ini belum realisasi kan dananya ke masyarakat/kampung itu mengecek sampai tingkat bawah karena ini uang negara bukan uang kepala desa perorangan; tegasnya
Masyarakat masing-masing desa punya hak untuk mendapatkan dana desa namun kepala-kepala desa tidak mau merealisasikan dana ke masyarakat itu, masyarakat punya hak untuk protes, kalau bisa masalah itu proses sampai ke polres;, teganya
Menurut Wetipo karena Kasus hampir sama walelangama beberapa tahun lalu sehingga beberapa distrik itu tidak boleh atas namakan masyarakat lalu kepala desa berdansa diatas penderitaan rakyat; ujarnya
Kami harap bulan ini bulan Desember masyarakat membutuhkan uang gunakan untuk kebutuhan mereka, tetapi kepala-kepala desa bawa lari uang akhirnya masyarakat tidak merima dengan sikap kepala-kepala desanya;, tuturnya
Kata wetipo mengatakan Kemarin distrik asotipo di desa putagaima itu masyarakat palang kantor dan hari ini masalah yang sama terjadi baku pukul di desa asotipo distrik asotipo karena kepala desa bagi dananya tidak sesuai harapan Masyarakat Dan dana sebagian besar di sembunyikan oleh kepala desa asotipo;, tuturnya
tidak tahu distrik lain lakukan hal yang sama atau tidak. karena itu kami harap untuk pemerintah daerah yang punya tanggung jawab selusuri karena desa-desa adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah, hampir sebagian besar kepala desa melakukan pengelapan dana desa ini ada apa ? atas perintah bupati atau DPMK atau kebijakan sendiri lalu mereka lebih banyak selesaikan hutang pribadi Maupun politik;, jelasnya
Kami melihat dari kacamata politik bahwa hampir sebagian besar kepala-kepala desa pendukung JRB dan Dana-dana itu sebagian selesaikan kepala desa beli babi saat kampanye JRB dan sebagian dana desanya di gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga dananya tidak tersampai dimasyarakat oleh karena itu perlu lakukan proses tindakan tegas sampai usut tuntas ;,tegas Wetipo
Reporter : Inggipilik Kogoya
