Sapoter Sam, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa dirinya tidak netral dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024.
Beberapa kelompok masyarakat menuduh Sapoter memihak salah satu calon tertentu, sehingga dianggap melanggar prinsip independensi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh anggota DPD RI.
Laporan Ketidaknetralan
kelompok pemantau pemilu lokal melaporkan bahwa Sapoter Sam kerap menyampaikan informasi melalui video yang beredar berdurasi (03.04) menghadiri Rapat Komite 1 DPD RI (Rapat Kerja dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI) dimana ia memihak ke salah satu calon bupati di kabupaten Yahukimo, kemudian salahkan KPU kabupaten Yahukimo, padahal KPU sangat netral dalam menjalankan tugas.
Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan diduga memberikan pernyataan dukungan yang dianggap memengaruhi masyarakat di kabupaten Yahukimo.
“Kami melihat Sapoter Sam lebih condong mendukung salah satu calon tertentu. Hal ini jelas melanggar tugas utamanya sebagai pengawas netral dalam pemilu,” ujar Ignatius, ketua lembaga pemantau pemilu lokal.
Beberapa warga juga melaporkan adanya indikasi bahwa Sapoter menggunakan jaringannya untuk mengarahkan dukungan ke calon yang dimaksud, terutama di wilayah Kabupaten Yahukimo. “Ini sangat merugikan calon lain dan mencederai keadilan demokrasi di Papua Pegunungan,” tambah Ignatius.
Respons Publik dan pihak Berwenang
Tuduhan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Sejumlah aktivis meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran ini. “Jika benar, tindakan Sapoter Sam merupakan pelanggaran etika yang serius,” ujarnya.
Potensi Dampak pada Pemilu
Ketidaknetralan seorang anggota DPD RI berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Masyarakat Papua Pegunungan dan khususnya kabupaten Yahukimo, yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam partisipasi politik, dikhawatirkan menjadi semakin apatis terhadap pemilu.
Pemilu 2024 diharapkan dapat berlangsung secara adil dan demokratis. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan proses pemilu yang transparan dan bebas dari keberpihakan.
Tim pemantau pemilu lokal
