Rekomendasi ini mencakup delapan kabupaten cakupan Provinsi Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, dan Pegunungan Bintang. Surat tersebut berisi nama-nama perempuan potensial yang diharapkan mampu membawa aspirasi perempuan Papua ke ranah legislatif.
*Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*
Kabid Dinas Sosial PPPA menyatakan bahwa pemberian rekomendasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, terutama di wilayah yang selama ini masih minim keterwakilan perempuan.
“Kami memilih kandidat berdasarkan integritas, kompetensi, dan keberpihakan mereka terhadap isu-isu perempuan serta masyarakat adat. Kami berharap mereka dapat menjadi jembatan untuk menyuarakan kebutuhan perempuan Papua Pegunungan di tingkat kebijakan,” ujarnya.
*Dukungan dari BMP Papua Pegunungan*
Ibu Wati Kogoya, selaku Ketua BMP, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Dinas Sosial PPPA dalam memprioritaskan peran perempuan. Menurutnya, rekomendasi ini merupakan tonggak penting dalam perjuangan hak-hak perempuan di Papua Pegunungan.
“Kami di BMP mendukung penuh para kandidat yang telah direkomendasikan. Mereka tidak hanya membawa nama perempuan, tetapi juga harapan seluruh masyarakat Papua Pegunungan untuk pembangunan yang lebih inklusif,” tegas Wati.
*Meningkatkan Kapasitas Perempuan Calon Legislator*
Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial PPPA bersama BMP akan menggelar pelatihan bagi para calon perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam bidang kepemimpinan, perumusan kebijakan, dan komunikasi politik.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat peluang perempuan untuk terpilih, tetapi juga memastikan mereka dapat menjalankan peran sebagai legislator dengan baik.
*Harapan Masyarakat*
Masyarakat Papua Pegunungan menyambut baik inisiatif ini. Banyak pihak berharap keterwakilan perempuan dalam DPRK dapat menjadi solusi bagi berbagai isu yang selama ini kurang mendapat perhatian, seperti perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan akses layanan kesehatan ibu dan anak.
Rekomendasi ini menjadi simbol bahwa perempuan Papua Pegunungan siap mengambil peran strategis dalam membangun daerah menuju masa depan yang lebih adil dan inklusif.
Tim Redaksi: Suaralapago.News
