*1. Rekapitulasi Tanpa D-Hasil: Cacat Administrasi?**
KPUD Yahukimo seharusnya melakukan rekapitulasi berdasarkan **D-Hasil** yang telah diunggah ke dalam **Sirekap** secara daring. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rekapitulasi justru dilakukan secara manual melalui papan tabulasi. Padahal, sesuai dengan **Pasal 391 UU Pemilu**, rekapitulasi berjenjang harus berbasis pada dokumen resmi hasil penghitungan suara di TPS (D-Hasil), bukan sekadar tulisan manual yang rentan manipulasi.
Lebih jauh, **Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2020** menegaskan bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara harus bersumber dari **D-Hasil** yang diperoleh di tingkat TPS dan direkapitulasi secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota. Fakta bahwa **10 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah menyerahkan D-Hasil ke KPUD Yahukimo sebelum pleno rekapitulasi tingkat kabupaten** namun tidak diindahkan, menunjukkan adanya indikasi penyimpangan administratif.
**2. Netralitas KPUD dan Bawaslu Yahukimo Dipertanyakan**
Netralitas penyelenggara pemilu menjadi salah satu pilar demokrasi yang dijamin dalam **Pasal 22E UUD 1945** serta **Pasal 6 ayat (2) UU Pemilu** yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus bersifat **mandiri dan profesional**. Namun, KPUD dan Bawaslu Yahukimo justru diduga bekerja untuk kepentingan **pasangan calon nomor urut 1 (incumbent)**.
Bukti-bukti yang dikantongi Tim Yoma menunjukkan bahwa:
- **Penetapan hasil rekapitulasi tidak berbasis D-Hasil**, melainkan hasil manual yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- **KPUD dan Bawaslu tidak menegakkan aturan terhadap pelanggaran yang dilakukan incumbent**, termasuk dugaan pembagian dana hibah dan bantuan kepada masyarakat saat masa cuti kampanye.
- **PPD dijemput secara langsung menggunakan pesawat khusus** oleh pihak tertentu, yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPUD setelah tiga hari pasca-pemungutan suara.
**3. Keabsahan SK Anggota dan Sekretaris PPD Dipertanyakan**
Polemik semakin meruncing ketika diketahui bahwa **Bupati Yahukimo menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota dan sekretaris PPD di 51 distrik**, padahal berdasarkan **Pasal 52 PKPU Nomor 8 Tahun 2022**, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan KPUD, bukan kepala daerah. Hal ini juga disoroti oleh **Hakim Panel III Mahkamah Konstitusi (MK)** yang meminta dasar hukum penerbitan SK tersebut, tetapi tidak mendapatkan jawaban memadai dari pihak terkait.
Ketentuan ini jelas melanggar asas penyelenggaraan pemilu yang **independen, jujur, dan adil**, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 3 UU Pemilu**. Fakta bahwa Bawaslu Yahukimo tidak menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan menindak pelanggaran justru semakin menguatkan dugaan bahwa institusi ini tidak bekerja secara profesional dan berpihak kepada pasangan calon tertentu.
**4. Implikasi Hukum: Keputusan KPUD Yahukimo Bisa Dibatalkan?**
Berdasarkan **Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu**, hasil pemilu dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi jika terdapat bukti kuat bahwa terjadi pelanggaran yang memengaruhi perolehan suara. Tim Yoma menegaskan bahwa mereka memiliki **bukti hukum yang cukup kuat** untuk membuktikan adanya pelanggaran administrasi dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu di Yahukimo.
Sikap Ketua KPUD Yahukimo yang **bersikeras mempertahankan Keputusan Nomor 622** tanpa mempertimbangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dapat berujung pada pembatalan hasil pemilu jika MK menerima permohonan sengketa yang diajukan oleh Tim Yoma.
**Kesimpulan: Pemilu Yahukimo Sarat Kecurangan?**
Penyelenggaraan pemilu di Yahukimo menimbulkan banyak pertanyaan tentang kredibilitas dan independensi KPUD serta Bawaslu setempat. Fakta-fakta yang diungkap oleh Tim Yoma menunjukkan bahwa:
- **Rekapitulasi suara tidak berbasis D-Hasil**, melainkan hasil manual yang rawan kecurangan.
- **KPUD dan Bawaslu diduga berpihak pada incumbent**, mengabaikan pelanggaran yang terjadi.
- **Penerbitan SK PPD oleh Bupati Yahukimo tidak memiliki dasar hukum yang jelas**.
- **MK memiliki wewenang untuk membatalkan hasil pemilu jika terbukti terjadi pelanggaran yang signifikan**.
Jika Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan untuk sidang pembuktian lebih lanjut, bukan tidak mungkin Keputusan KPUD Yahukimo *Nomor 622 akan digugurkan dan hasil pemilu Diskualifikasi.* Keputusan ada di tangan MK, tetapi bagi Tim Yoma, keadilan pemilu di Yahukimo masih jauh dari kata bersih.
**Penulis :Tim YOMA**
