Pembangunan IKN akan difokuskan pada penuntasan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif, sesuai dengan visi Kepala Negara untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
