Papua Pegunungan, Suaralapago.news telah menjadi provinsi baru, tetapi apakah kemajuan yang diharapkan benar-benar menyentuh masyarakat asli? Hingga hari ini, Orang Asli Papua (OAP) masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pekerjaan di tanahnya sendiri. Lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas, dengan sektor pemerintahan sebagai satu-satunya harapan bagi banyak pencari kerja OAP.
CPNS: Satu-Satunya Harapan untuk Pencaker OAP
Setiap tahun, ribuan sarjana lulusan dari Papua Pegunungan lahir dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan. Namun, realitas di lapangan sangat pahit. Kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan besar, baik milik negara (BUMN/BUMD) maupun swasta, hampir tidak tersedia bagi OAP. Akibatnya, formasi CPNS menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi yang terus membelenggu masyarakat Papua Pegunungan.
Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (DPRPP) harus segera merumuskan kebijakan yang mengutamakan kuota 100% untuk OAP dan mereka yang lahir serta besar di Papua Pegunungan dalam penerimaan CPNS 2024. Pemerintah tidak boleh lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa tanpa kebijakan afirmatif ini, pengangguran dan kemiskinan absolut akan terus meningkat.
Diskriminasi di Dunia Kerja: Perusahaan Harus Berpihak pada OAP
Masalah besar lainnya adalah ketidakpedulian perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Pegunungan. Bank Mandiri, BNI, BRI, Angkasapura, Telkom, BPJS, serta perusahaan swasta seperti Budijaya, Cipta Jaya, dan AMDK Pikeiro lebih memilih merekrut tenaga kerja dari luar Papua, sementara putra-putri asli daerah dibiarkan menganggur.
Mereka sering berdalih bahwa OAP tidak memiliki kompetensi, padahal hal ini hanyalah alasan untuk terus mempertahankan sistem yang diskriminatif. Jika memang tenaga kerja OAP dianggap kurang siap, kenapa tidak ada upaya serius untuk melatih dan memberdayakan mereka? Bukankah perusahaan-perusahaan ini memiliki kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat?
Saat ini, hanya PT. Bank Papua yang terlihat peduli dengan tenaga kerja OAP. Selebihnya, mayoritas perusahaan di Papua Pegunungan hanya datang untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli.
Saatnya Papua Pegunungan Mengatur Kebijakan Ketenagakerjaan Sendiri
Sebagai provinsi baru, Papua Pegunungan harus berani mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa tenaga kerja pribumi tidak terus-menerus tersisih di tanahnya sendiri. DPRPP harus segera mengesahkan regulasi yang mewajibkan semua perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta di Papua Pegunungan untuk memprioritaskan tenaga kerja OAP.
Beberapa langkah konkret yang harus segera diambil, antara lain:
1. Mewajibkan setiap perusahaan merekrut minimal 80% tenaga kerja OAP dan 20% bagi yang lahir serta besar di Papua Pegunungan.
2. Melarang perekrutan tenaga kerja dari luar daerah jika ada OAP yang mampu mengisi posisi tersebut.
3. Menghukum perusahaan yang tidak menjalankan kebijakan ini dengan sanksi, termasuk pencabutan izin usaha.
4. Membentuk program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pencari kerja OAP agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi terhadap pendatang, melainkan langkah afirmatif yang harus dilakukan demi keadilan bagi masyarakat asli Papua Pegunungan yang selama ini terpinggirkan.
Papua Pegunungan Harus Dibangun Tanpa Kesenjangan Sosial
Kita tidak ingin melihat provinsi ini berkembang tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang dari luar Papua. Papua Pegunungan harus dibangun dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua, terutama bagi masyarakat pribumi.
Jika perusahaan hanya datang untuk mencari laba tanpa peduli dengan tenaga kerja lokal, maka sudah seharusnya kita mengevaluasi keberadaan mereka di tanah ini. Mereka yang tidak peduli dengan tenaga kerja OAP tidak layak untuk beroperasi di Papua Pegunungan.
Kita berharap bahwa DPRPP yang baru dilantik segera bertindak, bukan sekadar berwacana. Jangan biarkan masyarakat kita hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Saatnya kebijakan nyata ditegakkan, saatnya Papua Pegunungan berdiri di atas kakinya sendiri tanpa diskriminasi!
