Keputusan yang masih tertunda ini mengindikasikan adanya perdebatan antara prinsip-prinsip legalitas pemerintahan dan pertimbangan politis yang kompleks, sehingga menuntut klarifikasi menyeluruh dari pihak terkait. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Papua Pegunungan, Denius Kogoya, S.Pd; M.Pd.
Menurut Ketua PIKI Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah pusat dituntut untuk memberikan kepastian dengan segera menetapkan kerangka waktu dan mekanisme pelantikan guna menghindari spekulasi yang dapat menimbulkan ketidakstabilan di tingkat daerah.
Keterlambatan dalam penetapan kepemimpinan definitif ini berpotensi menimbulkan gap dalam implementasi kebijakan pembangunan jangka panjang, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya percepatan pembangunan di daerah otonom yang masih dalam fase konsolidasi. Ucapnya
Dalam situasi ketidakpastian ini, Ketua PIKI menegaskan bahwa langkah-langkah pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan selama masa transisi merupakan landasan yang kuat untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan program pembangunan di wilayah ini.
untuk itu PIKI sebagai mitra pemerintah dan lembaga intelektual Kristen memberikan dukungan terhadap pembangunan dan legacy yang dibangun oleh. PJ. Gubernur selama dua tahun belakangan ini. Tegasnya"
Lebih lanjut Kogoya, selaku Ketua PIKI, Dukungan PIKI juga didasarkan pada evaluasi terhadap sejumlah kebijakan dan langkah konkret yang telah ditempuh oleh PJ. Gubernur. Berbagai inisiatif pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta upaya pembinaan komunikasi lintas sektor menunjukkan komitmen pejabat dalam mempertahankan momentum perbaikan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat di delapan kabupaten di provinsi Papua Pegunungan.
Namun demikian, Penting pula untuk menyoroti bahwa penundaan ini harus dipandang sebagai sikap pemerintah yang tidak menghargai pesta demokrasi masyarakat provinsi Papua Pegunungan yang sudah diikuti dan melahirkan pemimpin pilihan rakyat yang definitif, sehingga hal ini harus menjadi respon reflektif oleh Pj. Gubernur sebagai representatif pemerintah pusat dalam proses demokrasi di daerah ini.
Pendekatan terhadap fenomena ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara otoritas pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan strategis. Isu penundaan pelantikan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan juga menyentuh dimensi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemerintahan dan keberlanjutan program pembangunan di daerah Otonom Baru.
Dalam ranah media dan pernyataan resmi, isu keterlambatan dan penundaan pelantikan harus disampaikan dengan bahasa yang cermat dan informatif. Penyampaian perlu mengedepankan penjelasan mengenai latar belakang, dinamika, serta implikasi penundaan tersebut terhadap pelaksanaan kebijakan publik sehingga masyarakat mendapat gambaran menyeluruh tentang dinamika politik yang berkembang di provinsi Papua Pegunungan, sebab dalam perjuangan demokrasi yang telah dilakukan oleh masyarakat di delapan kabupaten tidaklah sedikit, untuk itu PJ. Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat segera menyampaikan pernyataan secara resmi.
Akhirnya, PJ. Gubernur provinsi Papua Pegunungan sesegera mungkin memberikan penjelasan berkaitan tentang persoalan pelantikan gubernur definitif di Provinsi Papua Pegunungan yang terkesan mengulur-ulur waktu. Tutupnya (*)
Tim Redaksi : Suaralapago.news
Sumber : Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Papua Pegunungan
DENIUS KOGOYA, S.Pd.,M.Pd
